PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG BEJANA TEKANAN (BAB 4)

BAB IV
PENGISIAN

Pasal 24

  1. Sebelum diisi bejana-bejana tekanan harus dibersihkan dan diperiksa dari adanya karatan atau retakan-retakan yang dapat membahayakan.
  2. Pada pengisian bejana tekanan dengan gas beroxyd dan gas yang mudah terbakar harus dilaksanakan secara langsung tanpa hambatan dan harus terhindar dari bahan yang membahayakan, baik di luar maupun di dalam bejana.
  3. Bila ternyata terdapat bahan-bahan yang membahayakan, sebelum pengisian menurut ayat (1) bejana harus dibersihkan yang lebih teliti.

Pasal 25

  1. Pada pengisian bejana tekanan dengan zat asam, sisa tekanan yang mungkin masih ada harus dihilangkan sama sekali, dan gas yang dikeluarkan itu diperiksa baunya secara teliti sehingga tingkapnya diketahui tidak ada kotoran bahan-bahan yang mudah terbakar.
  2. Aceton yang diisikan ke dalam botol acetyllen boleh melebihi 42% dari masa kerenik.
  3. Bejana tekanan bekas syanida (misalnya gas batu bara) tidak boleh diisikan dengan gas lain apabila membersihkan bajanya kurang sempurna.

Pasal 26

  1. Cara membersihkan botol zat asam arang, zat lemas, zat air dan sebagainya harus sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal 24 atau dilakukan sebagai:
    1. Tingkap dilepas, botol dibalik dan dipukuli dengan palu kayu sehingga karatnya dan lain-lain kotoran dapat jatuh keluar.
    2. Botol disandarkan kepala di bawah dengan sudut 20°, dimasukan pipa uap yang hampir sampai dasar botol, disemprot dengan uap selama 2 (dua) jam, setiap setengah jam botol diputar 90 derajat.
    3. Kemudian botol didirikan dengan kepala di bawah selama 2 (dua) jam sehingga air dapat mengalir keluar.
    4. Selanjutnya botol didirikan kembali dan melalui pipa yang hampir sampai dasar disemprot dengan angin kering selama 20 menit.
  2. Cara membersihkan botol untuk gas beroxcyd dilakukan sesuai dengan ayat (3) pasal 24 dan ayat (1) pasal ini ditambah dengan cara berikut:
    1. Botol yang sudah dikeringkan diisi dengan sedikit-dikitnya 1 Liter totual, benzol atau bensin dan ditutup rapat-rapat kemudian diputar balikan selama 15 menit dengan penempatan tengah-tengah botol di atas balok.
    2. Bahan cair tersebut dituangkan dalam botol gelas yang jernih didiamkan sampai semua kotoran turun, kemudian bahan cair diuji dan apabila ternyata masih kotor maka harus diulangi memasukan bahan cair lagi sampai bahan cair membilas tersebut bersih dan tidak berwarna.
    3. Botol disemprot dengan uap kering selama satu jam kemudian dikeringkan dengan angin.
  3. Cara mengeringkan botol-botol dengan angin bertekanan atau zat lemas harus dijaga dengan gas yang dipergunakan untuk mengeringkan itu tidak mengandung minyak misalnya karena memadat dengan kompresor.

Pasal 27

  1. Pada gas-gas yang mudah terbakar, pesawat penggerak yang menjalankan kompresor gas harus dapat berhenti dengan sendirinya atau otomatis, bila tekanan melebihi dalam pipa pengisi kurang dari 5 mm kolom air.
  2. Dalam pembuatan zat asam dan zat air dengan cara electrolitis, zat asam yang dikempakan dalam botol hanya boleh mengandung 2% (persen) isi zat air, dan untuk zat air hanya boleh 1% isi zat asam tercampur dalam peredarannya.
  3. Tingkat kemurnian zat asam dan zat air yang dikempakan secara bersama ke dalam beberapa botol tidak tergantung pada analisa yang ditunjukan alat elektrolit, tetapi tingkat kemurnian zat tersebut harus diselidiki dengan cara mengambil salah satu botol dari yang isi bersama.

(more…)

Comments Off on PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG BEJANA TEKANAN (BAB 4)

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG BEJANA TEKANAN (BAB 1-3)

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : PER. 01/MEN/1982

TENTANG
BEJANA TEKANAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang :

  1. bahwa dengan meningkatnya pembangunan khususnya dibidang teknologi baru, maka dalam proses produksi banyak digunakan tekanan.
  2. bahwa dalam pembuatan, pemasangan, pemakaian, pengisian dan perawatan bejana tekanan terkandung bahaya potensial bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
  3. bahwa untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja tersebut dalam pembuatan, pemasangan, pemakaian, dan perawatan bejana tekanan perlu diatur lebih lanjut.

Mengingat :

  1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (LN. – 1970 No. 1);
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Kep. 79/Men/1977 tentang Penunjukan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

I. Mencabut:

  1. Surat Keputusan Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja No. 1/Bb3/P/62 tanggal 1 Desember 1962 tentang Pengaturan Khusus Mengenai Perusahaan Pabrik-pabrik, bengkel-bengkel dimana dibuat, dipakai dikempa Gas di dalam Botol baja, silinder atau bejana (Peraturan Khusus FF).
  2. Surat Keputusan Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja No. 3/Bp 3/P tanggal 17 Desember 1960 tentang Peraturan Khusus DD, untuk Bejana-bejana berisi dengan udara yang dikempa dan dipergunakan untuk menggerakan motor- motor, diesel (Peraturan Khusus DD).

II. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Bejana Tekanan.

BAB I
ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Direktur ialah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Kep. 79/Men/1977.
  2. Pegawai Pengawas ialah sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per. 03/Men/ Tahun 1978.
  3. Pengurus ialah Orang atau Badan Hukum seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 yang bertanggung-jawab terhadap penggunaan bejana tekanan dengan aman.
  4. Pengusaha ialah Orang atau Badan Hukum seperti yang dimaksud dalam Undangundang No. 1 tahun 1970, yang memiliki bejana tekanan.
  5. Bejana Tekanan ialah bejana selain Pesawat Uap di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar, dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku.
  6. Termasuk bejana tekanan dimaksud pada huruf e di atas ialah:
  1. Botol-botol baja yang mempunyai volume air paling tinggi 60 Liter.
  2. Bejana transport yang mempunyai volume air lebih dari 60 Liter yang digunakan untuk penyimpanan maupun pengangkutan.
  3. Pesawat pendingin yang digunakan sebagai pendingin suatu zat dengan memproses gas pendingin yang berada di dalam pesawat, sedemikian rupa sehingga temperatur gas pendingin tersebut lebih rendah dari pada temperatur sekitarnya dan dapat menyerap temperatur zat atau temperatur ruangan yang lebih tinggi menjadi lebih rendah sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki.
  4. Bejana penyimpanan gas atau campuran dalam keadaan padat dikempa menjadi cair terlarut atau terbeku.

g. Batas mulur ialah muatan dalam kilogram pada batas mulur terendah dibagi penampang semula dari batang coba dalam milimeter persegi atau jika batas mulur terendah tidak mungkin didapat, batas mulur terendahnya ialah muatan pada percobaan tarik dalam kilogram, dimana panjang yang diukur pada batang coba menunjukan pemuaian tetap sebesar kelebihan 0,2 % dibagi dengan penampang pada batang semula dalam milimeter persegi.
h. Kekuatan tarik ialah muatan tertinggi dalam kilogram yang dapat dibebankan kepada batang coba dibagi dengan penampang batang coba semula dalam milimeter persegi.
i. Regang hingga putus ialah kelebihan dari panjang batang coba setelah diuji, dihitung dalam prosentasi terhadap panjang batang coba semula.
j. Alat Pengaman ialah semua alat perlengkapan bejana, tekanan yang ditunjukan untuk melengkapi bejana agar pemakaiannya dapat digunakan dengan aman.
k. Pemeriksaan bejana tekanan ialah pemeriksaan dari luar dan dalam baik menggunakan alat-alat bantu maupun tidak.

l. Pengujian ialah pemeriksaan dan semua tindakan untuk mengetahui kemampuan bahan dan konstruksi bejana tekanan.

(more…)

Comments Off on PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG BEJANA TEKANAN (BAB 1-3)

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KONSTRUKSI BANGUNAN (BAB 14-19)

BAB XIV
TENTANG PEMBONGKARAN

Pasal 91

  1. Rencana pekerjaan pengangkutan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan pembongkaran dimulai.
  2. Semua instalasi, listrik, gas, air, dan uap harus dimatikan, kecuali apabila diperlukan sepanjang tidak membahayakan.

Pasal 92

  1. Semua bagian-bagian kaca, bagian-bagian yang lepas, bagian-bagian yang mencuat harus disingkirkan sebelum pekerjaan pembongkaran dimulai.
  2. Pekerjaan pembongkaran harus dilakukan tingkat demi tingkat dimulai dari atap dan seterusnya ke bawah.
  3. Tindakan-tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan bahaya rubuhnya bangunan.

Pasal 93

  1. Alat mekanik untuk pembongkaran harus direncanakan, dibuat dan digunakan sedemikian rupa sehingga terjamin keselamatan operatornya.
  2. Sewaktu alat mekanik untuk pembongkaran digunakan, terlebih dahulu harus ditetapkan daerah berbahaya dimana tenaga kerja dilarang berada.

Pasal 94

Dalam hal tenaga kerja atau orang lain mungkin tertimpa bahaya yang disebabkan oleh kejatuhan bahan atau benda dari tempat kerja yang lebih tinggi, harus dilengkapi dengan penadah yang kuat atau daerah berbahaya tersebut harus dipagar.

Pasal 95

  1. Dinding-dinding tidak boleh dirubuhkan kecuali lantai dapat menahan tekanan yang diakibatkan oleh runtuhnya dinding tersebut.
  2. Tenaga kerja harus dilindungi terhadap debu dan pecahan-pecahan yang berhamburan.

Pasal 96

  1. Apabila tenaga kerja sedang membongkar lantai harus tersedia papan yang kuat yang ditumpu tersendiri bebas dari lantai yang sedang dibongkar.
  2. Tenaga kerja dilarang melakukan pekerjaan di daerah bawah lantai yang sedang dibongkar dan daerah tersebut harus dipagar.

Pasal 97

Konstruksi baja harus dibongkar bagian demi bagian sedemikian rupa sehingga terjamin kestabilan konstruksi tersebut agar tidak membahayakan sewaktu dilepas.

Pasal 98

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin agar tenaga kerja dan orang-orang lain tidak kejatuhan bahan-bahan atau benda-benda dari atas sewaktu cerobong-cerobong yang tinggi dirubuhkan.

BAB XV
TENTANG PENGGUNAAN PERLENGKAPAN
PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Pasal 99

  1. Alat-alat penyelamat dan pelindung diri yang jenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja harus disediakan dalam jumlah yang cukup.
  2. Alat-alat termaksud pada ayat (1) pasal ini harus selalu memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditentukan.
  3. Alat-alat tersebut ayat (1) pasal ini harus digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja.
  4. Tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja diwajibkan menggunakan alat-alat termaksud pada ayat (1) pasal ini.

(more…)

Comments Off on PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KONSTRUKSI BANGUNAN (BAB 14-19)

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KONSTRUKSI BANGUNAN (BAB 9-13)

BAB IX
TENTANG KONSTRUKSI DI BAWAH TANAH

Pasal 60

Setiap tenaga kerja dilarang memasuki konstruksi bangunan di bawah tanah kecuali tempat kerja telah diperiksa dan bebas dari bahaya-bahaya kejatuhan benda, peledakan, uap, debu, gas atau radiasi yang berbahaya.

Pasal 61 

  1. Apabila bekerja dalam terowongan, usaha pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan jatuhnya orang atau bahan atau kecelakaan lainnya.
  2. Terowongan harus cukup penerangan dan dilengkapi dengan jalan keluar yang aman direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga dalam keadaan darurat terowongan harus segera dapat dikosongkan.

Pasal 62

Apabila terdapat kemungkinan bahaya runtuhnya batu atau tanah dari atas sisi konstruksi bangunan di bawah tanah, maka konstruksi tersebut harus segera diperkuat.

Pasal 63

Untuk mencegah bahaya kecelakaan, penyakit akibat kerja maupun keadaan yang tidak nyaman, konstruksi di bawah tanah harus dilengkapi dengan ventilasi buatan yang cukup.

Pasal 64

  1. Pada Konstruksi bangunan di bawah tanah harus disediakan sarana penanggulangan bahaya kebakaran.
  2. Untuk keperluan ketentuan ayat (1) di atas, harus disediakan alat pemberantas kebakaran.

Pasal 65

  1. Di tempat kerja atau di tempat yang selalu harus disediakan penerangan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Penerangan darurat harus disediakan di tempat-tempat tersebut ayat (1) di atas tenaga kerja dapat menyelamatkan diri dalam keadaan darurat.

Pasal 66

  1. Tenaga kerja yang mengebor tanah harus dilindungi dari bahaya kejatuhan benda benda, bahaya debu, uap, gas, kebisingan dan getaran.
  2. Tenaga kerja dilarang masuk ke tempat dimana kadar debunya melebihi ketentu nilai ambang batas yang berlaku, kecuali apabila mereka memakai respirator.

BAB X
TENTANG PENGGALIAN

Pasal 67

  1. Setiap pekerjaan, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin tidak adanya bahaya terhadap setiap orang yang disebabkan oleb kejatuhan tanah, batu atau bahanbahan lainnya yang terdapat di pinggir atau di dekat pekerjaan galian.
  2. Pinggir-pinggir dan dinding-dinding pekerjaan galian harus diberi pengaman penunjang yang kuat untuk menjamin keselamatan orang yang bekerja di dalam lubang atau parit.
  3. Setiap tenaga kerja yang bekerja dalam lubang galian harus dijamin pula keselamatannya dari bahaya lain selain tersebut ayat (1) dan (2) di atas.

(more…)

Comments Off on PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KONSTRUKSI BANGUNAN (BAB 9-13)

PERATURAN MENTRI TENAGA KERJA TENTANG KWALIFIKASIDAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KERAN ANGKAT (BAB 7-8)

BAB VII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 12

  1. Bagi operator yang telah bekerja berdasarkan sertifikat operator yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, untuk menentukan kwalifikasi operator diharuskan mengikuti latihan peningkatan (up grading) sesuai peraturan Menteri ini.
  2. Sertifikat operator yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku akan diadakan peninjauan kembali disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
  3. Untuk pelaksanaan ketentuan ayat (2) pasal ini, perusahaan yang memiliki sertifikat operator wajib mengembalikan sertifikat dimaksud kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 1989.

MENTERI TENAGA KERJA.
tdd
Drs. Cosmas Batubara

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor : 01/Men/1989
Tanggal : 21 Februari 1989

JUMLAH OPERATOR KERAN ANGKAT
YANG BERLAKU DI PERUSAHAAN
PEMBUAT, PEMILIK/PEMAKAI KERAN ANGKAT.

No Kapasitas  Jumlah Operator Untuk Satu Keran Angkat
Kelas III  Kelas II Kelas I
1 Keran Mobil dan Menara, (Hidrolis, Mekanis dan Portal).
25   ton 1 orang
25   ton          50 ton 1 orang 1 orang
50   ton        100 ton 1 orang 1 orang 1 orang
100 ton        200 ton 2 orang 1 orang 1 orang
200 ton 2 orang 2 orang 1 orang
Keran Overhead
25 ton 1 orang 1 orang
25   ton         50 ton
50   ton       100 ton 1 orang 1 orang 1 orang
100 ton 1 orang

Jumlah operator yang bertugas tersebut pada satu shift.

 

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 1989.

MENTERI TENAGA KERJA.
tdd
Drs. Cosmas Batubara

(more…)

Comments Off on PERATURAN MENTRI TENAGA KERJA TENTANG KWALIFIKASIDAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KERAN ANGKAT (BAB 7-8)
Close Menu